Penguatan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia melalui Peradilan Etik

Abstract

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang menjadi ujung tombak keadilan di masyarakat ketika terjadi sebuah sengketa harus memegang teguh etika dan moralitas. Peradilan dan etika adalah dua kata yang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Untuk menjaga kepercayaan publik (public confidence) terhadap profesi hakim, baik itu hakim negara bagian maupun hakim federal dan institusi peradilan di Amerika Serikat, setiap ada pelanggaran terhadap Code of Judicial Conduct akan dilakukan tindakan disipliner dan bahkan pemberhentian hakim yang telah terbukti berperilaku tidak pantas tersebut. Penegakan kode etik hakim di Italia dilakukan oleh asosiasi hakim (dan jaksa) secara internal. Keberadaan peradilan etik pada akhirnya akan semakin memperkuat kekuasaan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan sebagai lembaga yang menyelesaian sengketa di masyarakat.
Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman; Peradilan Etika; Perbandingan Hukum.

Judges as one of the law enforcement officers who spearhead justice in society when a dispute occurs must uphold ethics and morality. Judiciary and ethics are two words that can be distinguished, but cannot be separated. In order to maintain public confidence in the profession of judges, both state judges and federal judges and judicial institutions in the United States, every violation of the Code of Judicial Conduct will be subject to disciplinary action and even dismissal of judges who have been proven to have behaved inappropriately. Enforcement of the code of ethics of judges in Italy is carried out by associations of judges (and prosecutors) internally. The existence of an ethical court will ultimately further strengthen judicial power and judicial policy as an institution that resolves disputes in society.
Keywords: Judicial Power; Justice Ethics; Comparative Law.