Tinjauan Perpajakan atas Transaksi Pemanfaatan Musik pada Lembaga Manajemen Kolektif
Studi pada Wahana Musik Indonesia
Abstract
Music is a work of intellectual property and art that can become a national potential that must be protected. As technology develops, bush communities are close to music in their daily lives for entertainment, industry, commercial and education. And also makes music or songs more quickly known in the ears of listeners thereby increasing its utilization. The creator or owner of the right to use the music has the right attached to it to get compensation for the use of copyright and / or related rights or commonly known as royalties. The creator or right owner must be a member of the Collective Management Institute (LMK) to be able to obtain economic rights in the form of royalties so that only LMK, the representative of the creator or right owner, collect and distribute royalties. LMK as a non-profit entity receives income in the form of fees or commissions for the total income received from the beneficiaries. Of course, income from the use of music has been deducted by income tax article 23 and can be used as a tax credit with annual income tax payable. The question arises as to who exactly the income is attributed to and who is entitled to the tax credit, as well as how the taxation aspects of the distribution of royalties to the creator or right holder so that in an effort to support effective tax administration and on the basis of justice.
Keywords: Royalty Income Tax, Collective Management Institute, Music Utilization
References
Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersil Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu
Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016, tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti Untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke)
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-50/PJ/1994, tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23
Mardiasmo, M. 2011. Perpajakan (Edisi Revisi). Penerbit Andi.
OECD Commentaries. 2010. Commentaries on The Articles of The Model Tax Convention. OECD.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2011, tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-21/PJ/2014, tentang Perubahan PER-01/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh oleh Pihak Lain.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-35/PJ/2010, tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, dan Jasa Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 UU PPh
Resmi, S. 2013. Perpajakan; Teori dan Kasus.
Respati, Y. S. D., E. Susilowati, and S. Mahmudah. 2016. Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Diponegoro Law Journal 5 (2):1-16.
Rosdiana, H. 2018. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahuun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Waluyo, D., and W. B. Ilyas. 2014. Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-Undangan Perpajakan.
