KESIAPAN PUSKESMAS MENUJU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER

Yennike Tri Herawati; Ni’mal Baroya; Christyana Sandra; Sulistiyani Sulistiyani; Andrei Ramani; Prehatin Trirahayu Ningrum; Kurnia Adriansyah Akbar

doi:10.19184/ikesma.v18i1.31491

Yennike Tri Herawati Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Jl. Kalimantan I no. 93 Jember Jawa Timur
Ni’mal Baroya Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Jl. Kalimantan I no. 93 Jember Jawa Timur
Christyana Sandra Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Jl. Kalimantan I no. 93 Jember Jawa Timur
Sulistiyani Sulistiyani Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Jl. Kalimantan I no. 93 Jember Jawa Timur
Andrei Ramani Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Jl. Kalimantan I no. 93 Jember Jawa Timur
Prehatin Trirahayu Ningrum Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Jl. Kalimantan I no. 93 Jember Jawa Timur
Kurnia Adriansyah Akbar Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Jl. Kalimantan I no. 93 Jember Jawa Timur

DOI: https://doi.org/10.19184/ikesma.v18i1.31491

Abstract

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melaksanakannya kegiatan didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah dapat menerapkan BLUD apabila meyelenggarakan pelayanan umum baik sebagai penyediaan barang maupun jasa layanan umum kepada masyarakat terutama untuk penyedia pelayanan kesehatan. Unit – unit di bidang kesehatan yang dapat menerapkan BLUD diantaranya adalah puskesmas, rumah sakit, dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Penyelenggaraan BLUD di Puskesmas bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah puskesmas. Akan tetapi untuk dapat menerapkan kebijakan BLUD tersebut puskesmas harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik itu persyaratan substantif, teknis, maupun administratif serta kesiapan struktur birokrasi, sumber daya organisasi, dan budaya organisasi. Analisis dilakukan terhadap 10 puskesmas terpilih di wilayah Kabupaten Jember yaitu Puskesmas Kaliwates, Ajung, Klatakan, Patrang, Sumberbaru, Lojejer, Kalisat, Silo 2, Sukowono, dan Sumberjambe. Hal ini dilakukan mengingat belum adanya puskesmas berstatus BLUD di wilayah tersebut. Mayoritas puskesmas sudah mendapatkan sosialisasi dan siap meningkatkan status mejadi BLUD namun perlu adanya dasar regulasi yang kuat, sumber pembiayaan dan melengkapi fasilitas dan sumber daya manusia terutama tenaga akuntan yang dibutuhkan untuk mendukung terbentuknya puskesmas BLUD. Puskesmas juga diharapkan melakukan survey kepuasan pelanggan sebagai salah satu indikator persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan diri sebagai puskesmas BLUD

References

1] Handayani, A. (2012) ‘Peranan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan’, in Hervi, I. (ed.) Prosiding Seminar Nasional: Peran Budaya Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Organisasi. Kudus: Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus, pp. 95–106. Available at: http://eprints.umk.ac.id/499/15/Full%2BProsiding%2BSemnas%2BPsi%2BUMK%2B2012.cracked.104-115.pdf.

2] Kementerian Dalam Negeri (2018) ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah’, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Indonesia. Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111301/permendagri-no-79-tahun-2018.

3] Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017) Pengantar Mengelola Keuangan BLUD. 1st edn. Edited by Yayasan Penabulu. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Available at: https://djpk.kemenkeu.go.id/elearning-djpk/pluginfile.php/9324/mod_page/content/6/Modul 5 - Penghantar BLUD %281%29.pdf.

4] Kementerian PPN/Bappenas (2017) Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas. Edited by L. Komariah and N. Imani. Jakarta Pusat: Kementerian PPN/Bappenas. Available at: https://old.bappenas.go.id/files/1715/3974/8326/Buku_Penguatan_Pelayanan_Kesehatan_Dasar_di_Puskesmas-_Direktorat_Kesehatan_dan_Gizi_Masyarakat_Bappenas.pdf.

5] Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2004) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004. Indonesia. Available at: https://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/keputusan-menteri-kesehatan-nomor-128-menkes-sk-ii-2004-tentang-kebijakann-dasar-pusat-kesehatan-masyarakat.pdf.

6] Novalinda, F. (2014) Peran Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau. Universitas Terbuka. Available at: http://repository.ut.ac.id/368/1/42131.pdf.

7] Nurlaili, M. (2019) Kesiapan Puskesmas Klatakan dan Patrang Menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Jember. Universitas Jember. Available at: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/98121.

8] Robbins, S. P. et al. (2010) Manajemen Jilid 2. Edisi Kese. Jakarta: Erlangga.

9] Surianto and Trisnantoro, L. (2013) ‘Evaluasi Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah’, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol.02(01), pp. 35–41.

10] Zakiy, M. and Adam, H. (2016) Analisis Persyaratan Substantif, Teknis dan Administratif dalam Rangka Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah : Studi pada 10 Puskesmas di Kabupaten Madiun. Universitas Brawijaya Malang. Available at: https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3375.