STRATEGI REGENERASI KEKUASAAN OLEH BUPATI-BUPATI DI PANAROEKAN JAWA TIMUR TAHUN 1870-1942

Abstract

Artikel ini membahas tentang ”Strategi Regenerasi Kekuasaan oleh Bupati-bupati di Panaroekan Jawa Timur Tahun 1870-1942”. Adapun permasalahan dalam artikel adalah, pertama, proses pelaksanaan modernisasi birokrasi pemerintahan tersebut, dampak modernisasi birokrasi pemerintahan terhadap para birokrat pribumi. Kedua menyangkut bagaimana strategi para bupati dan birokrat tersebut menghadapi kebijakan modernisasi birokrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Artikel ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber artikel berasal dari arsip, surat kabar, majalah, buku, jurnal, dan karya penelitian lainnya yang dapat mendukung artikel ini. Penulis menggunakan teori modernisasi untuk menganalisis perubahan sistem birokrasi pemerintahan yang terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan modernisasi pemerintahan tersebut. Melalui penelitian ini diperoleh informasi bahwa birokrat di Kabupaten Panaroekan pada awalnya memiliki otoritas yang besar dalam menjalankan pemerintahan tersebut.Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan birokrasi pemerintahan di Kabupaten merupakan wewenang birokrat pribumi. Adanya kebijakan modernisasi birokrasi telah memberikan pengurangan otoritas para birokrat pribumi dalam konteks kekuasaan. Konteks ini mengacu pada status birokrat kabupaten yang awalnya sebagai penguasa feodal justru berganti menjadi pegawai Pemerintahan Hindia Belanda. Perkembangan selanjutnya, para birokrat mampu beradaptasi dengan kebijakan modernisasi tersebut. Implementasi kebijakan modernisasi bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan modern yang legal rasional.
Kata kunci: adaptasi, birokrasi, modernisasi, Panaroekan, strategi.