Analisis Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Terhadap Korban Anak Tiri
Abstract
The aim of this thesis research is to analyze the application of suitability between the indictment and subsidiary form made by the Public Prosecutor with the articles in which they are accused, and to analyze the suitability of the description evidence of information witnesses with documentary evidence in the form of Visum et Repertum according to Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The study of the problem formulation and the conclusions are stated based on the author's arguments which were formulated using a deductive method, namely a method that relies on basic principles leading to special principles. The indictment in the form of a subsidiary in Verdict Number 301/Pid.Sus/2019/PN Tte is in accordance with the articles charged, however the indictment in the form of a subsidiary as a prosecution strategy is not in accordance with the procedure for making an indictment which should be in the form of alternative, because the use of each the law is exclusionary at other levels. The evidentiary system according to Article 184 of the Criminal Procedure Code, Visum et Repertum and witness statements remain valid evidence as long as there is no other evidence that disputes their truth. Although there is a discrepancy between the witnesses’ statements and the Visum et Repertum, due to the possibility of quite a large time difference between the criminal incident and the Visum examination, this could result in an examination for bleeding in the ear not being carried out because the wound had dried up.
References
Ali, Mahrus. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
Chazawi, Adami. (2013). Kemahiran Keterampilan Praktik Hukum Pidana. Malang: Bayumedia Publishing
Harahap, M. Yahya. (2014). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Harkristuti Harkrisnowo, (2004), Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam Perspektif Kriminologis Yuridis, Jurnal Hukum Internasional 1, Nomor 4.
Hiariej, Eddy O.S. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
Nurfaqih Irfani. (2020). Asas Lex Superior, Lex Spesialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM. Volume 17. Nomor 3.
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Sugandi, R. (1981). KUHAP dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.
Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
Prodjohamidjojo, Martiman. (1984). Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Pradnya Paramitha
Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
