Problematika Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Dalam Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Hak Asasi Manusia
Abstract
The challenge of implementing social and environmental responsibility from a regional government perspective creates its own problems, especially in the context corporate social responsibility which have correlation fulfillment human rights. This research uses normative research methods. The results of this research found that CSR is a concept that continues to develop and finds a balance between companies or business entities that are seeking profit and their responsibilities to society and the environment. Furthermore, the implementation of CSR in the local government faced several problems, such as legal and social. On the other hand, the justification for CSR carried out by business entities can be seen from a human rights perspective, where apart from the state as the holder of obligations, business entities can also play an important role in their obligations towards human rights.
Keywords: CSR, Local Government, Human Rights.
References
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Jurnal:
Archie B. Carroll, A Three-Dimensional Conceptual Model of Social Performance, The Academy of Management Review · October 1979
Asnita Frida Sebayang, Pencapaian IPM Versus Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah: Perbandingan Antara Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, Jurnal Mimbar, Volume XXII Nomor 4, Oktober-Desember 2006: 411-427
David Crowther & Güler Aras, Corporate Social Responsibility, Ventus Publishing, 2008.
Dirk Matten dalam The ICCA Handbook on Corporate Social Responsibility, John Wiley & Sons, England, 2006.
Donna Wood, dalam The A To Z Of Corporate Social Responsibility Revised And Updated Edition, Wiley, United Kingdom, 2010.
Eddie Sius Riyadi, Tanggung Jawab Bisnis terhadap Hak Asasi Manusia: Sebuah Pemetaan Singkat dalam Perspektif Norma Internasional, Jurnal Dignitas - Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Bisnis, Volume V NomorII Tahun 2008.
Fitriani Sunarto dan Fahd Riyadi, Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan¸ dan Pemulihan”, Konsil LSM Indonesia atas dukungan ICCO, Jakarta, 2018.
Mukti Fajar ND, Reni Budi Setyaningrum, Pelaporan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara, Jurnal Media Hukum, Vol. 24 Nomor2 / Desember 2017.
Philip Lynch, Human Rights and Corporate Social Responsibility: Submission to the Corporations and Markets Advisory Committee Inquiry into Corporate Social Responsibility, Human Rights Law Resource Centre Ltd, Melbourne, 2006.
Resa Vio Vani, dkk, Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru, PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, 8 (1) (2020): 63-70
Riana Susmayanti, Konsep Tanggung Jawab Sosial Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Arena Hukum, Volume 7, Nomor 3, Desember 2014.
Sekretariat Tim Fasilitasi CSR Jabar, Laporan CSR Provinsi, Jawa Barat 2021.
Syukriy Abdullah, Penganggaran Pemerintah Daerah (Regulasi, Teori, dan Praktik), Aceh Media Grafika, 2018
T. Romi Marnelly, Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 2 Nomor 2, April 2012.
Tom Sorell, The UN Norm, a. 286, editor, Janet Dine and Andrew Fagan, Human Right and Capitalism, Edward Elgar Publishing, USA, 2006.
United Nations Human Right, Guiding Principles on Business and Human Rights, New York and Geneva, 2011.
Website:
Badan Pusat Statistik. https://tanjabtimkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html.
Detik Sulse, Gubernur Kaltim Geram Perusahaan Tambang Keluarkan CSR Tak Sesuai Regulasi, https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6098784/gubernur-kaltim-geram-perusahaan-tambang-keluarkan-csr-tak-sesuai-regulasi
Hukum Online, Mendorong Penegakan Sanksi Perusahaan Tidak Menunaikan CSR, https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penegakan-sanksi-perusahaan-tidak-menunaikan-csr-lt64c09fe1bfdb9/
Kania Mezariani, Business and human rights: More than pure CSR, The Jakarta Post 9 October 2014, ELSAM, https://elsam.or.id/business-and-human-rights-more-than-pure-csr/
Kontan, Di Kasus Korupsi PT Timah, Dana CSR Jadi Alat Cuci Dosa Atas Kejahatan Lingkungan, https://nasional.kontan.co.id/news/di-kasus-korupsi-pt-timah-dana-csr-jadi-alat-cuci-dosa-atas-kejahatan-lingkungan
Ortax, Kemandirian Fiskal Daerah Masih Rendah. https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18595.
Riau Pos, Polres Serahkan Empat Tersangka Dugaan Korupsi Dana CSR, https://riaupos.jawapos.com/pelalawan/2254052884/polres-serahkan-empat-tersangka-dugaan-korupsi-dana-csr
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Jurnal:
Archie B. Carroll, A Three-Dimensional Conceptual Model of Social Performance, The Academy of Management Review · October 1979
Asnita Frida Sebayang, Pencapaian IPM Versus Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah: Perbandingan Antara Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, Jurnal Mimbar, Volume XXII Nomor 4, Oktober-Desember 2006: 411-427
David Crowther & Güler Aras, Corporate Social Responsibility, Ventus Publishing, 2008.
Dirk Matten dalam The ICCA Handbook on Corporate Social Responsibility, John Wiley & Sons, England, 2006.
Donna Wood, dalam The A To Z Of Corporate Social Responsibility Revised And Updated Edition, Wiley, United Kingdom, 2010.
Eddie Sius Riyadi, Tanggung Jawab Bisnis terhadap Hak Asasi Manusia: Sebuah Pemetaan Singkat dalam Perspektif Norma Internasional, Jurnal Dignitas - Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Bisnis, Volume V NomorII Tahun 2008.
Fitriani Sunarto dan Fahd Riyadi, Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan¸ dan Pemulihan”, Konsil LSM Indonesia atas dukungan ICCO, Jakarta, 2018.
Mukti Fajar ND, Reni Budi Setyaningrum, Pelaporan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara, Jurnal Media Hukum, Vol. 24 Nomor2 / Desember 2017.
Philip Lynch, Human Rights and Corporate Social Responsibility: Submission to the Corporations and Markets Advisory Committee Inquiry into Corporate Social Responsibility, Human Rights Law Resource Centre Ltd, Melbourne, 2006.
Resa Vio Vani, dkk, Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru, PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, 8 (1) (2020): 63-70
Riana Susmayanti, Konsep Tanggung Jawab Sosial Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Arena Hukum, Volume 7, Nomor 3, Desember 2014.
Sekretariat Tim Fasilitasi CSR Jabar, Laporan CSR Provinsi, Jawa Barat 2021.
Syukriy Abdullah, Penganggaran Pemerintah Daerah (Regulasi, Teori, dan Praktik), Aceh Media Grafika, 2018
T. Romi Marnelly, Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 2 Nomor 2, April 2012.
Tom Sorell, The UN Norm, a. 286, editor, Janet Dine and Andrew Fagan, Human Right and Capitalism, Edward Elgar Publishing, USA, 2006.
United Nations Human Right, Guiding Principles on Business and Human Rights, New York and Geneva, 2011.
Website:
Badan Pusat Statistik. https://tanjabtimkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html.
Detik Sulse, Gubernur Kaltim Geram Perusahaan Tambang Keluarkan CSR Tak Sesuai Regulasi, https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6098784/gubernur-kaltim-geram-perusahaan-tambang-keluarkan-csr-tak-sesuai-regulasi
Hukum Online, Mendorong Penegakan Sanksi Perusahaan Tidak Menunaikan CSR, https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penegakan-sanksi-perusahaan-tidak-menunaikan-csr-lt64c09fe1bfdb9/
Kania Mezariani, Business and human rights: More than pure CSR, The Jakarta Post 9 October 2014, ELSAM, https://elsam.or.id/business-and-human-rights-more-than-pure-csr/
Kontan, Di Kasus Korupsi PT Timah, Dana CSR Jadi Alat Cuci Dosa Atas Kejahatan Lingkungan, https://nasional.kontan.co.id/news/di-kasus-korupsi-pt-timah-dana-csr-jadi-alat-cuci-dosa-atas-kejahatan-lingkungan
Ortax, Kemandirian Fiskal Daerah Masih Rendah. https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18595.
Riau Pos, Polres Serahkan Empat Tersangka Dugaan Korupsi Dana CSR, https://riaupos.jawapos.com/pelalawan/2254052884/polres-serahkan-empat-tersangka-dugaan-korupsi-dana-csr
Published
2024-11-30
How to Cite
NURSASMITA, Muhammad Akbar.
Problematika Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 1-20, nov. 2024.
ISSN 2775-5045.
Available at: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/view/48135>. Date accessed: 22 dec. 2024.
doi: https://doi.org/10.19184/idj.v5i2.48135.
Section
Articles
