Penguasaan Tanah Reklamasi tanpa Alas Hak atas Tanah: Studi Kasus di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang
Abstract
This study discuss legal issues concerning control of reclamation without possessing land rights as the result of the unregistered reclamation by communities in the Village of Tanddan, Sub-district Campling in the Sampang Regency. The aim of this study is to show legal implications and analyze effectivity of law enforcement on the accomplishment land control of reclamation without possession. By using empirical legal research with socio-juridical approach, the result of study shows that legal subject cannot control over and build houses over land of reclamation withou posession of land rights. In other words, houses built over land of reclamation without land rights can be evicted without any compensation. Therefore, such land of reclamation should be registered as the governmental land to the National Agrarian Board or Badan Pertanahan nasional (BPN) in the Sampang regency. It also affirms that there is a problem of effeciency of law enforcement on the accomplishment of land control of reclamation without any repressive and preventive measures.
Keywords: Land Control, Reclamation, Sampang
References
- Kertasapoetra, dkk., Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 1.
- Rachmad Safa’at dkk, Relasi Negara dan Masyarakat Adat (perebutan kuasa hak atas sumber daya alam), (Malang: Surya Pena Gemilang, 2015), hlm. 141.
- Wisnu Suharto, Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air, (Semarang: Unika Soegijapranata, 1996), hlm. 9.
- Wawancara dengan Musleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang Tgl 19 April 2017.
- Flora Pricilla Kalal, Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia, (Bandung: Logoz Publishing, 2009), hlm.4.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 295.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 192.
- Agus Sudaryanto, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 65.
- Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah (Jakarta: Kencana, 2013).
- Wawancara dengan Moh. Jalil Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Sampang 21 Agustus 2017 jam 13. 15.
- Ibid, hlm. 209.
- Julius Sembiring, Tanah Negara, (Jakarta: Prenada media, 2016), hlm. 14.
- Wawancara dengan Riadi Santoso Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang, tgl 1 Agustus 2017 jam 8.30.
- Satjipto Raharjo Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung: Sinar Baru. Bandung 1983), hlm. 24.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm. 5.
- Ibid, hlm. 17.
- Wawancara dengan Wahyu Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tgl 10 Oktober 2017 jam 08.15.
- Wawancara dengan Anang Zaini Perangkat Desa Taddan tgl 21 Agustus 2017 jam 12. 30.
- Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman Bappeda Kabupaten Sampang, Bapak Achmad Chozin tanggal 25 Juli 2017.
- Wawancara dengan Riadi Santoso Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang, tgl 1 Agustus 2017 8.30.
- Wawancara dengan Moh. Jalil Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Sampang 21 Agustus 2017 jam 13. 15.
- Anang Zaini, supra note 18.
