Kewenangan Penyidik Kepolisian untuk Melakukan Penyidikan terhadap Kasus Pidana Keterangan Palsu di Persidangan Pengadilan
Abstract
Article 160, paragraph (4), Act Number 8, Year 1981, Code of Criminal Procedure states that witnesses are obliged to take an oath in accordance with their religion, before providing a statement in courts. It is aimed to prevent witnesses from providing a fake statement, as it is strictly prohibited in Article 174 Code of Criminal Procedure and Article 24, Criminal Code. In practice, it has resulted in contentious views of the application of such articles. In one regard, the procedure settles the problem of fake statements, as it does not require a report or an investigation, but only the ruling of judges. In contrast, another argument states that it does not require the ruling of judges, so that witnesses can be reported to police for investigation. This article revisits the power of police to investigate a fake statement in courts. By using legal research, the results of the study show that Article 242 Criminal Code remains to be applied in cases of fake statements, with the absence of a judge’s ruling. Therefore, police remains to be granted the power to investigate fake statements.
Keywords: Investigation, Witness, Fake Statement
References
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 286.
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 1.
- Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian dalan Acara Pidana, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 53.
- Ibid, hlm. 55
- R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, W. Versluys N. V, Amsterdam, Jakarta, 1957, h. 72, dalam Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 256.
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, supra note 2., hlm. 3.
- Ibid.
- Yahya harahap. supra note 1, hlm. 183.
- Ibid, hlm. 290-291.
- Amir Syamsuddin, Advokat dan Tuduhan Keterangan Palsu http://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/ 14341241/Advokat.dan.Tuduhan.Keterangan.Palsu, diakses tanggal 28 Oktober 2017.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 183.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan ke-12, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.
- Ibid, hlm. 134.
- Ibid, hlm. 135-136.
- Yusti Probowati Rahayu, Dibalik Putusan Hakim (kajian psikologi hukum dalam perkara pidana), Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 17.
- M Yahya Harahap, supra note 1., hlm. 8.
- Kadri Husin & Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 91.
- Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 206.
- R. Soesilo, supra note 12. hlm. 183.
- M. Yahya Harahap, supra note 1., hlm. 195.
- Ibid, hlm. 197.
- Ibid.
- Ibid, hlm. 197-198.
