Quo Vadis Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional
Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan dalam Penyelesaian Konflik Agraria yang Berkeadilan
Abstract
The rise of national agraria conflicts that occurred seem to have been in the point is quite worrisome. Because he has a slice of various forms of human rights dimensionless violations. Various discourses in the effort to resolve the conflict continue. The discourse on the creation of a special court of land seems to have begun to gain a lot of attention. The reason, he is present in the situation of national agraria conflict that never ends, besides the passage of this discourse is full of momentum, which coincides with the draft Land Law Bill which is now entered the political space of legislation in parliament. A special court of land will certainly be a topic of discussion is quite fierce considering the issue will reach the settlement areas of national agraria cases that include land tenure by the plantation company (onderneming), PT. Perkebunan Nasional (PTPN), to the control of land by the military. This paper would like to discuss that the establishment of a special land court in the draft national land law is a necessity in solving a just national agrarian conflict.
Keyword: Agraria Conflict, Violations of Human Rights, Special Court of Land
References
Arsyad, Idham, Penyelesaian Konflik Agraria, Policy Brief Epistema Institute, Volume 3 Tahun 2016.
Arto, A. Mukti, Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Februari 2001.
Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria Tahun 2014.
Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria Tahun 2015.
Catatan Akhir Tahun (Catahu) Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Tahun 2015.
Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2016.
Fauzi, Noer, Bersaksi untuk Pembaruan Agraria; Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global, (Yogyakarta: Insist Press, 2003).
Harahap, M. Yahya, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
Kubasek, Nancy K. dan Silverman, Gary S, Environmental Law, Prentice Hall, Upper saddle River, New Jersey, 1997.
R. Herlambang P. Wiratraman, Politik Militer dalam Perampasan Tanah Rakyat : Studi Konflik Penguasaan Tanah oleh Militer & Kekerasan terhadap Petani di Jawa Timur. Dipresentasikan pada Konferensi Internasional “Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, panel “Resource Tenure, Pendekatan Oleh Negara”, Santika Hotel Jakarta, 11-13 Oktober 2004.
Rahmadi, Takdir, Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Makalah Penataran Hukum Lingkungan, Proyek kerja sama Hukum Indonesia-Belanda, FH Unair Surabaya, 1996.
Safitri, Myrna A, Quo Vadis Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam. Seri Kajian Hukum No. 1. (Jakarta: HuMA, 2002).
Sugiharto, Umar Said , dkk, Hukum Pengadaan Tanah: Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi, (Malang: Setara Press, 2015).
Syarif, Elza, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2012).
Wignyosoebroto , Soetandyo, Tulisan dan kumpulan seri perkuliahan, Tanpa penerbit, tahun 1999.
