Penetapan Upah Minimum oleh Pengusaha Bisnis Kuliner yang Memiliki Surat Izin Usaha di Kabupaten Jember
Abstract
Entrepreneurs of culinary business must have employees so their business can run smoothly. Additionally, they must also have a business license, as part of their legal obedience. Some of their legal responsibilities include the payment of minimum salary for employees, stated in regulations. In a practical matter, the payment of minimum wages faces problems, especially for small and medium business enterprises. This minimum wages' research is undertaken based on laws which set about employment, determination of minimum wages by culinary businesses, and legal solutions that employees can do if they did not get minimum wages salary. This research also uses the interview to collect data. Some of the respondents being interviewed are someone who has better knowledge about these problems. The conclusions from this research that salary payment is a never-ending problems, the things that entrepreneur’s thought fair for them but it’s unfair or employees, like minimum wages payments. Employees who did not get minimum wages salary choose to not reporting that, and quit their jobs.
Keywords: Culinary businesses, Salary, Minimum Wages, and Employees
References
Achmad S. Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm. 8.
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1 (Jakarta : Pradnya paramita, 2005 ) hlm. 67.
Crismastia, Yohana Fransiska Meta, “Pengaruh Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup Lyak (KHL) Bagi Pekerja (Studi pada PT.Modernland Realty,tbk-Unit Usaha Padang Golf Modern Tangerang)” (2014) J UAJY hlm. 28.
Dandi, pemilik Warung Kembang, Wawancara, Warung Kembang, 17 Januari 2017.
Eddy Soeryanto Soegoto, Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung Panduan bagi Pengusaha, Calon Pengusaha, Mahasiswa, dan Kalangan Dunia Usaha, (Jakarta;Kompas Gramedia, 2014) hlm. 40.
Gaguk Budi Santoso, Kepala Bagian HUBINSYAKER Disnakertrans Kabupaten Jember, Wawancara, Kantor Disnakertrans Jember, 9 September 2016.
G. Sugiyarso dan F. Winarni, Dasar-dasar Akuntansi Perkantoran (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005) hlm. 95.
Mulyadi, Sistem Akuntansi Edisi Ketiga, Cetakan keempat (Jakarta : Salemba Empat, 2013) hlm. 377.
Materi Pokok ADN14430/3SKS/Modul 1-9 Hukum Ketenagakerjaan (Universitas Terbuka, 1992) hlm. 68.
Rukiyah dan Shayrizal, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya, Cetakan I (Jakarta Timur : Dunia Cerdas, 2013) hlm. 207-209.
Ridwan Khairandy, Perjanjian Franchise Sebagai Sarana Alih Teknologi, (Jakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan yayasan Klinik Haki, 2000) hlm. 132.
Suparjana dan Suyatno, “Kebijakan Upah Minimum yang Akomodatif” (2002) 5: 3 J FISIP UGM hlm. 298.
Syahrin Naihasy, Hukum Bisnis (Business Law) (Yogyakarta: Mida Pustaka, 2005) hlm. 8.
Zainal Azikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, dan Zaeni Asyhadie, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta : PT RAJA GRAFINDO PERSADA) hlm. 96.