Konsep Penahanan dalam Sistem Hukum Indonesia
Abstract
Detention is one of the forced efforts to enforce the law known in the criminal justice system, also, to arrest, search, confiscation, and wiretapping. The absolute authority possessed by law enforcement officials to detain a person suspected of committing a criminal act with the threat of a certain penalty makes detention very easy. Even though detention can be carried out, it must be carried out solely to examine the criminal case itself. Detention itself is an addition to an examination of a criminal case. The detention "can" be carried out against any suspect so that it is not an obligation to be carried out even if the criminal act suspected meets the requirements for detention. The protection of a person's civil liberties, especially concerning the legal process, will greatly depend on the clarity and detail of pretrial detention policies. Guarantee and protection of human rights in criminal procedural law rules have a very important meaning because most of the processes in this criminal procedural law lead to human rights restrictions such as arrest, detention, confiscation, search, and punishment which in essence are restrictions. HAM.
KEYWORDS: The Concept of Detention, Indonesian Legal System.
References
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, edisi kedua, 2008, (Selanjutnya disingkat Andi Hamzah I), 2007.
Andi Hamzah, RM Surachman, Pre Trial Justice and Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Andi Sofyan, dan Abd. Azis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta.
Anthon Freddy Susanto, 2004, Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan,
Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty,Yogyakarta.2002.
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, (Selanjutnya disingkat Didik Endro Purwoleksono II, 2015),
Erni Widhayanti dalam Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,
Refika Aditama, Bandung, 2007
Eyreine Tirza Priska Doodoh, Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Lex et Societatis, Vol. I/No.2 2013.
I Ketut Hasta Dana, Kajian Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Korupsi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,2012.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, edisi kedua, cetakan pertama, (Selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap I),2000.
Mashood. A. Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2010.
Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Refika Aditama Bandung,
Mohammad Fajrul Falaakh, Akar – Akar Mafia Peradilan di Indonesia (Masalah Akuntabilitas Penegak Hukum), Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni.2008.
P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Penjara Jangka Pendek Dalam Sistem Peradilan Pidana, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,2012.
Ruslan Renggong , Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia, Prenada Media, Jakarta,2014.
Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, Praperadilan Di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.2014
Warih Anjari, , Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jakarta, Jurnal Yudisial, Vol. 8 No. 1.2015.
Wirjono Prodjodikoro , Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Keempat, 2011.
Yayad Hidayat, Implementasi Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pengganti Pidana
