Kajian Yuridis Tentang Izin Pedagang Kaki Lima Di Jalan Jawa Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Wilayah Kabupaten Jember
Abstract
Perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Jawa tidak terelakkan perkembangannya dari tahun ke tahun semakin banyak dan padat seiring dengan keberadaan mahasiswa yang semakin banyak menuntut ilmu di Universitas Jember. Kadangkala keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut menimbulkan ketidaknyamanan terhadap jalannya lalu lintas disekitar. Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai kewenangan mengatur permasalahan tersebut untuk mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindakan pemerintah yang dilakukan untuk menangani permasalahan Pedagang Kaki Lima, kemudian bagaimanakah fakta di masayrakat khususnya mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) apakah sesuai apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.
Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Tindakan Pemerintah, Izin, Pemerintahan yang Baik
References
Bewa Ragawino. 2006. Hukum Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran. Bandung. Alumni.
Hotma P. Sibuea. 2010. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta. Erlangga.
Johny Ibrahim. 2008. Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang. BanyuMedia.
Muh. Jufri Dewa. 2011. Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik. Kendari. Unhalu Press.
Muin Fahmal. 2008. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
N.M.Spelt dan J.B.JM.Berg, disunting oleh Philipus M.Hadjon, dikutip oleh Y.Sri Putdyatmoko. 2009. Perizinan Problem dan Pembenahan. Jakarta. Gramedia.
Paimin Napitulu. 2006. Menakar Urgensi Otonomi Daerah. Bandung. PT.Alumni.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2007. Buku II Seri Penyelenggaraan dan pembentukan PPTSP Provinsi Jawa Barat.
Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana.
Philipus M. Hadjon. 1995. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
Rahardjo Adisasmita. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta. Graha Ilmu.
Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
Soejorno dan Abdurahman. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Rineke Cipta.
Soerjono Soekanto. 2002. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. Rajawali Pers.
Van der Pot, dikutip oleh E. Utrecht. 1960. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cetakan keempat. Bandung. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjadjaran.
