PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH (PERATURAN DAERAH) MELALUI MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

  • Yuri Sulistyo Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37, Jember 68121
  • Antikowati Antikowati Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37, Jember 68121
  • Rosita Indrayati Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37, Jember 68121

Abstract

Penerapan sistem otonomi yang diamanatkan UUD NRI 1945 berimplikasi pada terbaginya kekuasaan pemerintah pusat pada pemerintah daerah, hal tersebut didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah berhak membentuk perda untuk mengatur daerahnya, disinilah muncul salah satu peran pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah dengan melakukan pengawasan terhadap perda dengan cara melakukan pengujian perda (excecutive review). Pengujian perda tersebut bermuara pada mekanisme pembatalan perda yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan hukum yang lebih tinggi. Namun disini terdapat inkonsisten yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum untuk membatalkan perda. Sudah tegaskan pada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembatalan perda dilakukan oleh Presiden dengan menggunakan Perpres, sedangkan pada Permendagri No. 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah menyatakan bahwa pembatalan perda APBD, Pajak, Retribusi dan RTRW dilakukan berjenjang oleh Mendagri untuk perda pemprov dengan menggunakan Permendagri dan oleh Gubernur untuk perda Kabupaten/Kota dengan menggunakan Pergub. Tetapi dalam prakteknya pembatalan perda secara keseluruhan dilakukan oleh Mendagri dengan menggunakan Kepmendagri. Disinilah terjadi ketidakkonsistenan dari segi kewenangan dan penggunaan instrumen hukum oleh pemerintah dalam melakukan pembatalan perda. Hal tersebut tentu memiliki implikasi hukum terhadap perda-perda yang telah dibatalkan pemerintah melalui Kepmendagri.

Kata Kunci : executive review, pembatalan perda, dan instrumen hukum.

Author Biography

Yuri Sulistyo, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37, Jember 68121

Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37, Jember 68121

Published
2014-03-01
How to Cite
SULISTYO, Yuri; ANTIKOWATI, Antikowati; INDRAYATI, Rosita. PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH (PERATURAN DAERAH) MELALUI MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Lentera Hukum, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-12, mar. 2014. ISSN 2621-3710. Available at: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/559>. Date accessed: 22 nov. 2019. doi: https://doi.org/10.19184/ejlh.v1i1.559.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.