Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

  • Sadhu Bagas Suratno Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi

Abstract

The creation of policy is one of the prerogatives of a free and uninhibited (freies ermessen, or free discretion) government administrations. Although freies ermessen grants free authority to the government, within the framework of national the law said the government should still observe legislation and the Principles of Good Governance. However, at the implementation level, there are still many policies that which are difficult to put into effect due to ambiguous interpretation and conflicts of interest, thus resulting in legal uncertainty. Based on this, there needs to be an affirmation of the position taken by the Indonesian government regarding the contradictory relationship between written law and implementation, so as to ensure the appropriate application of the principles of freies ermessen.


Keywords:  Policy Rules, Freies Ermessen, Legislatin, Good Governance Principles

References


  1. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bermakna bahwa pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah sosial ekonominya.  Selain itu, keadilan sosial juga menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dientaskan dari kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi ditengah-tengah masyarakat dapat dikurangi. Dengan demikian, distribusi sumber daya yang ada dapat dikatakan adil secara sosial jika dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi kelompok yang miskin sehingga tingkat kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat dapat dikurangi. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (Rajawali Pers 2010) 10-11

  2. Bagir Manan sebagaimana dikutip dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi (RajaGrafindo Persada 2011) 19.

  3. Secara historis, konsep negara kesejahteraan muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi legal state terdapat prinsip staatsonthouding atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi. Akibat pembatasan ini, pemerintah menjadi pasif. Adanya pembatasan tersebut dalam praktiknya berakibat menyengsarakan kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial. Lihat selengkapnya di Ibid 14.

  4. Menurut Jazim Hamidi, AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara dan berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, serta merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/beschikking), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. Lihat selengkapnya di Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Citra Aditya Bakti 1999) 24. Sedangkan secara normatif, AAUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan).

  5. Secara normatif AAUPB meliputi: asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik. Asas-asas umum lainnya diluar AAUPB tersebut dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lihat Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

  6. Lihat penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan

  7. H.D Stout sebagaimana dikutip dalam Ridwan HR.

  8. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2005) hlm. 124-125.

  9. Potensi-potensi penyimpangan dalam berhukum melahirkan apa yang disebut jurang hukum (legal gap). Jurang atau lacuna yang terjadi sesungguhnya berproses melalui pola-pola sederhana. Proses tersebut diawali dari ketersediaan hukum positif yang berada dalam penantian untuk diaktivasi melalui persentuhan dengan peristiwa konkret. Ketika persentuhan ini terjadi, ada kemungkinan hukum positif tidak secara tepat mampu menjawab kebutuhan dalam peristiwa konkret. Lihat selengkapnya di Shidarta, Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif (Thafa Media 2013) 27.

  10. Ibid 27-28.

  11. Dari segi bahasa, diskresi (discretion) adalah kebijaksanaan, keleluasaan, penilaian, kebebasan untuk menentukan. Discretionary berarti kebebasan untuk menentukan atau memilih, terserah kepada kebijaksanaan seseorang. John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Gramedia Pustaka Utama 2006) 185-186.

  12. Marcus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi (Universitas Padjajaran 1996) 205.

  13. 1) surat edaran, 2) surat perintah atau instruksi; 3) pedoman kerja atau manual, 4) petunjuk pelaksanaan (juklak), 5) petunjuk operasional/petunjuk teknis (juknis), 6) instruksi, 7) pengumuman, 8)  buku panduan atau “guide” (guidance), 9) kerangka acuan atau Term of Reference (TOR), dan 10) desain kerja atau desain proyek (project design).Lihat selengkapnya di Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2006) 393, lihat juga

  14. Lihat Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan. Lihat selengkapnya dalam Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada   University Press 1993) 152.

  15. Lihat Pasal 1:3 (4) Algemene wet Bestuursrecht (AWB) (teks AWB Per April 2010).

  16. Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik) (FH UII Press 2004) 15.

  17. Lihat Pasal 1 angka 9, Pasal 22 hingga Pasal 32.

  18. Kekosongan hukum merupakan suatu kondisi dimana peraturan perundang-undangan tidak mampu    /tidak lengkap dalam mengakomodir peristiwa hukum atau tuntutan hukum yang ada pada masyarakat. Lihat selengkapnya di Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia  (Alumni 1993) 8.

  19. Dalam praktiknya, peraturan kebijakan semacam ini sangat dibutuhkan, dan bahkan oleh aparat   pelaksana di lapangan seringkali lebih ditakuti atau ditaati daripada peraturan perundang-undangan. Misalnya, Direktur Jenderal dapat saja mengeluarkan surat edaran ke seluruh jajarannya di seluruh Indonesia. Sekalipun surat edaran itu, misalnya bertentangan dengan undang-undang, biasanya, para pejabat di daerah lebih taat dan takut kepada surat edaran surat edaran tersebut daripada kepada undang-undang. Biasanya, undang-undang terlalu tebal untuk dibaca, sehingga surat edaran itulah yang berperan lebih efektif sebagai aturan dan pedoman kerja yang dianggap mengikat. Lihat selengkapnya di Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi  (Kompas 2010) hlm. 34-35.

  20. Hukum Online, MA diminta cabut SEMA peninjauan kembali, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5530de7f9271/ma-diminta-cabut-sema-peninjauan-kembali.

  21. P.J.P Tak sebagaimana dikutip dalam Ridwan, Diskresi dan Tanggung Jawan Pemerintah (FH UII Press 2014) 129-130.

  22. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, lihat juga  http://www.h ukumonline.com /berita/baca/ lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-  dalam-perundang-undangan. supra note 2.

  23. Lihat selengkapnya di Jimly Asshiddiqie, Perihal. supra note 3.

  24. Lihat Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun   2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

  25. Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun   2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

  26. Lihat selengkapnya di Jimly Asshiddiqie, supra note 4.

  27. Menurut penulis, yang dimaksud dengan peraturan resmi ialah peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Secara normatif, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

  28. Ibid 37.

  29. Lihat Surat Edaran MA tanggal 25 Februari 1977 No. MA/Pemb/0159/77, lihat juga Ridwan, Diskresi, 23.

  30. Lihat Pasal 17 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

  31. Lihat Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan.

  32. Lihat Pasal 18 dan Pasal 19 UU Administrasi Pemerintahan.

  33. Philipus M. Hadjon, 152.

  34. Lihat Pasal 30, 31 dan 32 UU Administrasi Pemerintahan.

  35. Secara normatif, di dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa AAUPB   terdiri dari : a) asas kepastian hukum, b) asas kemanfaatan, c) asas ketidakberpihakan, d) asas kecermatan, e) asas tidak menyalahgunakan kewenangan, f) asas keterbukaan, g) asas kepentingan umum, dan h) asas pelayanan publik, namun dalam Pasal 10 ayat (2) hakim dapat menerapkan AAUPB selain yang telah ditentukan pada ayat (1) sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

  36. P. De Haan sebagaimana dikutip dalam Ridwan, Diskresi. supra note 164.

  37. Lihat pula Pasal 66 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan.

  38. Lihat Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

  39. Lihat Pasal 76 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

  40. Lihat Pasal 76 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

Published
2017-12-10
How to Cite
SURATNO, Sadhu Bagas. Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Lentera Hukum, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 164-174, dec. 2017. ISSN 2621-3710. Available at: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/5499>. Date accessed: 28 sep. 2020. doi: https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.