Penetapan Upah Minimum oleh Pengusaha Bisnis Kuliner yang Memiliki Surat Izin Usaha di Kabupaten Jember

  • Anggia Permata Fakultas Hukum Universitas Jember
  • Edi Wahjuni Fakultas Hukum Universitas Jember
  • Ermanto Fahamsyah Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstract

Entrepreneurs of culinary business must have employees so their business can run smoothly. Additionally, they must also have a business license, as part of their legal obedience. Some of their legal responsibilities include the payment of minimum salary for employees, stated in regulations. In a practical matter, the payment of minimum wages faces problems, especially for small and medium business enterprises. This minimum wages' research is undertaken based on laws which set about employment, determination of minimum wages by culinary businesses, and legal solutions that employees can do if they did not get minimum wages salary. This research also uses the interview to collect data. Some of the respondents being interviewed are someone who has better knowledge about these problems. The conclusions from this research that salary payment is a never-ending problems, the things that entrepreneur’s thought fair for them but it’s unfair or employees, like minimum wages payments. Employees who did not get minimum wages salary choose to not reporting that, and quit their jobs.


Keywords: Culinary businesses, Salary, Minimum Wages, and Employees

References


  1. Rukiyah dan Shayrizal, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya, Cetakan I ( Jakarta Timur : Dunia Cerdas, 2013)  hlm. 207-209.

  2. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1 Cetakan Ketujuh (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005 ) hlm. 67.

  3. Gaguk Budi Santoso, Kepala Bagian HUBINSYAKER Disnakertrans Kabupaten Jember, Wawancara, Kantor Disnakertrans Jember, 9 September 2016.

  4. Ibid.

  5. Dandi, pemilik Warung Kembang, Wawancara, Warung Kembang, 17 Januari 2017.

  6. Agusmidah, Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Ghalia Indonesia Bogor)  hlm. 7.

  7. Ibid, hlm. 8.

  8. Lihat G. Sugiyarso dan F. Winarni, Dasar-dasar Akuntansi Perkantoran (Yogyakarta : Media Pressindo, 2005) hlm. 95.

  9. Lihat Achmad S. Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm. 8.

  10. Mulyadi, Sistem Akuntansi Edisi Ketiga, Cetakan keempat (Jakarta : Salemba Empat, 2013) hlm. 377.

  11. Gaguk Budi Santoso, Kepala Bagian HUBINSYAKER Disnakertrans Kabupaten Jember, Wawancara, Kantor Disnakertrans Jember, 9 September 2016.

  12. Materi Pokok ADN14430/3SKS/Modul 1-9 Hukum Ketenagakerjaan (Universitas Terbuka, 1992) hlm. 68.

  13. Suparjana dan Suyatno, “Kebijakan Upah Minimum yang Akomodatif” (2002) 5: 3 J FISIP UGM hlm. 298.

  14. Organisasi Perburuhan Internasional, Hak-Hak Pekerja Migran Buku Pedoman (Jakarta : Organisasi Perburuhan Internasional, 2007) hlm 31-32.

  15. Ibid, hlm. 31-32.

  16. Lihat Rukiyah dan Syahrizal, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya Cetakan I (Jakarta Timur : Dunia Cerdas, 2013) hlm. 47.

  17. Ibid, hlm. 48.

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 41.

  19. Ibid, pasal 42.

  20. Zainal Azikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, dan Zaeni Asyhadie, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta : PT RAJA GRAFINDO PERSADA) hlm. 96.

  21. Gaguk Budi Santoso, Kepala Bagian HUBINSYAKER Disnakertrans Kabupaten Jember, Wawancara, Kantor Disnakertrans Jember, 9 September 2016.

  22. Crismastia, Yohana Fransiska Meta, “Pengaruh Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup Lyak (KHL) Bagi Pekerja (Studi pada PT.Modernland Realty,tbk-Unit Usaha Padang Golf Modern Tangerang)” (2014)  J UAJY hlm. 28.

  23. Eddy Soeryanto Soegoto, Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung Panduan bagi Pengusaha, Calon Pengusaha, Mahasiswa, dan Kalangan Dunia Usaha, (Jakarta;Kompas Gramedia, 2014) hlm. 40.

  24. Peraturan Menteri Perdaganan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomo 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

  25. Ridwan Khairandy, Perjanjian Franchise Sebagai Sarana Alih Teknologi, (Jakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan yayasan Klinik Haki, 2000) hlm. 132.

  26. Ibid, pasal 2 ayat 2.

  27. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

  28. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 3.

  29. Syahrin Naihasy, Hukum Bisnis (Business Law) (Yogyakarta: Mida Pustaka, 2005) hlm. 8.

  30. Ibid, pasal 44.

  31. Gaguk Budi Santoso, Kepala Bagian HUBINSYAKER Disnakertrans Kabupaten Jember, Wawancara, Kantor Disnakertrans Jember, 9 September 2016.

  32. Rukiyah dan Syahrizal, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya Cetakan I (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2013) hlm. 141.

  33. Ibid, hlm. 48.

  34. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 185 ayat (1) dan (2).

  35. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), pasal 3.

  36. Gaguk Budi Santoso, Kepala Bagian HUBINSYAKER Disnakertrans Kabupaten Jember, Wawancara, Kantor Disnakertrans Jember, 9 September 2016.

Published
2017-12-14
How to Cite
PERMATA, Anggia; WAHJUNI, Edi; FAHAMSYAH, Ermanto. Penetapan Upah Minimum oleh Pengusaha Bisnis Kuliner yang Memiliki Surat Izin Usaha di Kabupaten Jember. Lentera Hukum, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 175-190, dec. 2017. ISSN 2621-3710. Available at: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/4835>. Date accessed: 27 sep. 2020. doi: https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.4835.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.