PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI KOTA MALANG TAHUN 1967-2000

Abstract

Abstrak
Artikel ini menjelaskan tentang Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa di Kota Malang tahun 1967-2000. Kota Malang merupakan salah satu wilayah yang kosmopolit dan multi etnis yang terbuka terhadap segala bentuk budaya dari luar. Di Kota Malang salah satu keberadaan komunitas yang cukup penting untuk dikaji adalah etnis Tionghoa. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi politik untuk menganalisis keberadaan komunitas Tionghoa di Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka mengintegrasikan etnis Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi, pemerintah mulai menerapkan asimilasi sebagai kebijakan yang resmi pada masa rezim Orde Baru. Kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru memberikan dampak terhadap etnis Tionghoa di Malang, baik yang sifatnya positif ataunpun negatif. DI masa masa reformasi, paling tidak sampai tahun 2000, pemerintah memberikan kebebasan kepada komunitas Tionghoa dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dengan mencabut kebijakan yang dianggap mendiskriminasi mereka. Berbagai kebijakan pemerintah pada era reformasi mencerminkan pembelaan terhadap kaum minoritas Tionghoa. Oleh karenya kehidupan komunitas etnis Tionghoa di Kota Malang lebih baik. Bahkan, komunitas Tionghoa juga merasakan dampak positif secara kultural, yakni kebebasan mengekspresikan kekayaan budaya mereka.