Perlindungan Hukum Konsumen Showroom Dalam Pembelian Mobil Bekas Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Dinyatakan Dalam Iklan

Abstract

Perlindungan hukum konsumen showroom mobil bekas dalam hal ini diberlakukan baik terhadap barang atau jasa sejenis maupun yang tidak sejenis. Perlindungan bagi merek mobil bekas ini meliputi semua jenis barang atau jasa, sehingga peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi oleh “itikad tidak baik” dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng keterkenalan suatu merek orang lain sehingga tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum. Adapun type penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan yang terkait serta sumber bahan hukum sekunder berupa konsep konsep mengambil dari lieratur dan jurnal. Dari hal tersebut bisa diketahui bahwa perlindungan hukum konsumen showroom pada pembelian mobil bekas dapat dilakukan dengan mengadakan pengikatan perjanjian kredit antara konsumen dan pihak showroom agar hak dan kewajiban para pihak jelas kepastian hukumnya.
Upaya penyelesaian yang dilakukan untuk melindungi konsumen showroom mobil bekas yang kondisinya tidak sesuai dengan yang ada dalam iklan adalah menerapkan upaya hukum preventif, artinya pada saat membuat perjanjian kredit harus dijelaskan oleh pihak showroom tentang hak, kewajiban dan sanksi ketika konsumen ingkar janji (wanprestasi) serta menerapkan upaya hukum represif artinya apabila ditemukan adanya pelanggaran perjanjian (wanprestasi) maka perusahaan showroom harus menerapkan sanksi yang disepakati dalam perjanjian kredit kepada konsumen. Demikian pula apabila terjadi wanprestasi dilakukan oleh perusahaan showroom, penerapan sanksi hukum terhadap produsen/pelaku usaha showroom mobil bekas yang terbukti melakukan pelanggaran, membayar ganti rugi kepada konsumen sebatas kerusakan mobil yang dibeli, serta pemberhentian produksi untuk sementara waktu sampai masalah terkait diatasi, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.