Peran Pendampingan dalam Pelaksanaan Bansos Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH)
Abstract
Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). tujuan dari program ini guna terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan asumsi pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan keluarga miskin dapat ditempuh melalui intervensi pemberian bantuan. Sampai tahun 2018 target jumlah keluarga penerima manfaat (kpm) PKH hampir mencapai 10 juta kpm yang tersebar menyeluruh di semua provinsi. Keluarga penerima manfaat (kpm) PKH yang begitu majemuk dan unik di masing-masing wilayah sehingga diperlukan pendamping program yang berasal dari komunitas tersebut. Menurut Ife dalam Community Deveplopment, peran dan keterampilan yang harus dimiliki oleh community worker yaitu peran dan keterampilan fasilitatif, edukasional, perwakilan, dan teknis. Satu contoh, kpm PKH Kabupaten Jember dengan budaya lokal yaitu Jawa/ Madura, maka pendamping PKH Jember sebaiknya orang yang menguasai bahasa Jawa/ Madura sehingga komunikasi dan kedekatan emosional menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan program.
Tidak hanya perubahan perilaku keluarga miskin tetapi peningkatan ekonomi juga mendapat perhatian pemerintah. Sehingga mulai tahun pertengahan 2016 pemerintah meluncurkan E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) Kelompok Usaha Bersama (Kube) PKH sebagai persiapan peralihan mekanisme bantuan sosial dari tunai ke non tunai berbasis digital untuk meningkatkan cakupan kebijakan ekonomi inklusif. Pelaksana E-warong Kube PKH adalah peserta PKH sehingga peran pendamping sangat penting guna mengarahkan dan memfasilitasi kebutuhan guna efektif dan tepat sasaran. Untuk mencapai keberhasilan program E-warong Kube PKH perlu dipersiapkan secara matang dan massif di semua titik project. Dalam Kajian oleh Smeru Research Institute tentang “Pelaksanaan Awal E-Warong Kube PKH” pada Februari 2017 di titik awal project menyebutkan bahwa persiapan pelaksanaannya belum matang, antara lain, karena belum adanya kelengkapan regulasi program seperti pedoman umum, petunjuk teknis operasional maupun kejelasan kerja sama antarpihak.
