Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Abstract
Abstract
This research aims to determine the dynamics of changes in the regulation of certain types of licensing fees after the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations. The results of this research show that first, Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations (UU HKPD) revokes the previous law, namely Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. Second, the HKPD Law regulates levies for Building Approval (PBG), Use of Foreign Workers (PTKA), and Mining Management. Third, the legal politics of changes to certain licensing levy regulations are motivated by several reasons, including: (a) efforts to synchronize the Job Creation Law and the HKPD Law; (b) Academic texts of the Job Creation Law and the HKPD Law which are not comprehensive; (c) policy of simplifying licensing mechanisms and requirements to strengthen the investment climate. The legal policy of issuing the HKPD Law has had juridical implications for regions, such as a reduction in regional autonomy authority because several permits which are the basis for regional levies have been withdrawn by the central government. This makes the authority to impose licensing fees centralized and results in a reduction in the potential for Regional Original Income.
Keywords: Licensing Levy, Legal Politics, Central and Regional Financial Relations.
References
Armen Yasir, Hukum Perundang-undangan (Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2014).
Daim, Nuryanto A, Hukum Administrasi: Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh
Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha (Surabaya: Penerbit Laksbang Justitia).
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara (JAKARTA: Raja Grafindo Persada, 2006).
Hasyimzoem, Yusnani, Hukum Pemerintahan Daerah (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
Huda, Ni’matul, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009).
Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia (Yogyakarta: Edisi Pertama, Yogyakarta: PPA-FE UGM dan BPFE UGM, 2001).
Juniarso Ridwan, Achmad Sodiki Sudrajat, Hukum Admnistrasi Negara dan Kebijakan Publik (Bandung: Nuansa, 2009).
MD, Moh Mahfud, Politik Hukum di Indonesia (JAKARTA: Raja Grafindo, 2009).
Pudyatmoko, Y Sri, Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan (JAKARTA: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009).
Samudra, Azhari Aziz, Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah (JAKARTA: RajaGrafindo Persada, 2015).
Santoso, Agus, Menyikap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia (YOGYAKARTA: Pustaka Pelajar, 2013).
Simatupang, Dian Puji, Paradoks Rasionalitas: Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (JAKARTA: Badan Penerbit FH UI, 2011).
Syamsi, Ibnu, Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara (1983).
Wheare, KC, Konstitusi-Konstitusi Modern (Bandung: Nusa Media, 2014).
Abdul Basyir, “Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang_Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif” (2014) 2:5 J IUS Kaji Huk dan Keadilan 285–306.
Agustina Oesi, “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)” (2013) J Ilmu Ekon Fak Ekon dan Bisnis, Univ Brawijaya Malang.
Firmansyah, Budiyono; Muhtadi; Ade, “Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah” (2015) 17:67 Kanun J Ilmu Huk.
GW, Nabila Alif; Allan Fatchan, “Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah” (2022) 2:1 J As-Siyasi J Const View.
Gusman, Delfina, “Urgensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik” (2011) 40:3 J MMH.
Haryo, Kuncoro, “Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia” (2004) 9:1 Econ J Emerg Mark 47–63.
Hastuti, Proborini, “Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia” (2018) 1:1 Simp Nas Keuang Negara 784–799, online:.
Ispriyarso, Adissya Mega Christia; Budi, “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah diIndonesia” (2019) 15:1 Law Firm J.
Kaho, Josef Riwu, “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pungutan Retribusi Daerah” (1987) J Ilmu Polit.
Parson Horota, Ida Ayu, Robert, “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah melalui Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura” (2017) 2:1 J Keuda.
Prasetyo, K F, “Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di Dalam Undang-Undang Dasar 1945” (2016) 9:3 J Konstitusi.
Putri, Taniya Setiarni, “Pelanggaran Hukum Dalam Pemungutanretribusi Imbyang Tidak Sesuai Dengan Uu Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah” Klasula J Huk Tata Negara Adm Dan Pidana Vol 2 No 1 April 2023.
Rita Martini, Septian Bagus Pambudi, M Husni Mubarok, “Analisis Kontribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang” (2019) 2 J Publ Penelit Terap dan Kebijak.
Safar, Muhamad, “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah” (2019) 2:1 J Din Ekon Pembang.
Said, La Ode Agus, “Strategi Mengatasi Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terhadap Dana Perimbangan Pusat” (2019) 1:4 J Publicuho.
SHAH, ANWAR, THERESA THOMPSON & HENG-FU ZOU, “Decentralising the public sector: The Impact of Decentralisation on Service Delivery, Corruption, Fiscal Management and Growth in Developing and Emerging Market Economies: A Synthesis of Empirical Evidence” (2004) 2:1 CESifo DICE Rep 10–14.
Simandjuntak, REynold, “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional” (2005) 7:1 J syariah dan Huk.
Sudarwanto, Al Sentot, “Omnibus Law dan Izin Lingkungan dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan” (2020) 9:1 J Rechtsvinding Media Pembin Huk Nas.
W, Astuti, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan” (2015) 6:1 J EBBANK.
PSHK FH UII, Desain Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2022).
Rahmatullah, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Makassar, 2013).
Zubarita, Fatma Reza, Politik Hukum Perubahan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Diterbitkannya Undangundang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Yogyakarta, 2023).
Daim, Nuryanto A, Hukum Administrasi: Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh
Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha (Surabaya: Penerbit Laksbang Justitia).
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara (JAKARTA: Raja Grafindo Persada, 2006).
Hasyimzoem, Yusnani, Hukum Pemerintahan Daerah (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
Huda, Ni’matul, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009).
Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia (Yogyakarta: Edisi Pertama, Yogyakarta: PPA-FE UGM dan BPFE UGM, 2001).
Juniarso Ridwan, Achmad Sodiki Sudrajat, Hukum Admnistrasi Negara dan Kebijakan Publik (Bandung: Nuansa, 2009).
MD, Moh Mahfud, Politik Hukum di Indonesia (JAKARTA: Raja Grafindo, 2009).
Pudyatmoko, Y Sri, Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan (JAKARTA: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009).
Samudra, Azhari Aziz, Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah (JAKARTA: RajaGrafindo Persada, 2015).
Santoso, Agus, Menyikap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia (YOGYAKARTA: Pustaka Pelajar, 2013).
Simatupang, Dian Puji, Paradoks Rasionalitas: Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (JAKARTA: Badan Penerbit FH UI, 2011).
Syamsi, Ibnu, Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara (1983).
Wheare, KC, Konstitusi-Konstitusi Modern (Bandung: Nusa Media, 2014).
Abdul Basyir, “Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang_Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif” (2014) 2:5 J IUS Kaji Huk dan Keadilan 285–306.
Agustina Oesi, “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)” (2013) J Ilmu Ekon Fak Ekon dan Bisnis, Univ Brawijaya Malang.
Firmansyah, Budiyono; Muhtadi; Ade, “Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah” (2015) 17:67 Kanun J Ilmu Huk.
GW, Nabila Alif; Allan Fatchan, “Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah” (2022) 2:1 J As-Siyasi J Const View.
Gusman, Delfina, “Urgensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik” (2011) 40:3 J MMH.
Haryo, Kuncoro, “Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia” (2004) 9:1 Econ J Emerg Mark 47–63.
Hastuti, Proborini, “Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia” (2018) 1:1 Simp Nas Keuang Negara 784–799, online:
Ispriyarso, Adissya Mega Christia; Budi, “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah diIndonesia” (2019) 15:1 Law Firm J.
Kaho, Josef Riwu, “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pungutan Retribusi Daerah” (1987) J Ilmu Polit.
Parson Horota, Ida Ayu, Robert, “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah melalui Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura” (2017) 2:1 J Keuda.
Prasetyo, K F, “Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di Dalam Undang-Undang Dasar 1945” (2016) 9:3 J Konstitusi.
Putri, Taniya Setiarni, “Pelanggaran Hukum Dalam Pemungutanretribusi Imbyang Tidak Sesuai Dengan Uu Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah” Klasula J Huk Tata Negara Adm Dan Pidana Vol 2 No 1 April 2023.
Rita Martini, Septian Bagus Pambudi, M Husni Mubarok, “Analisis Kontribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang” (2019) 2 J Publ Penelit Terap dan Kebijak.
Safar, Muhamad, “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah” (2019) 2:1 J Din Ekon Pembang.
Said, La Ode Agus, “Strategi Mengatasi Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terhadap Dana Perimbangan Pusat” (2019) 1:4 J Publicuho.
SHAH, ANWAR, THERESA THOMPSON & HENG-FU ZOU, “Decentralising the public sector: The Impact of Decentralisation on Service Delivery, Corruption, Fiscal Management and Growth in Developing and Emerging Market Economies: A Synthesis of Empirical Evidence” (2004) 2:1 CESifo DICE Rep 10–14.
Simandjuntak, REynold, “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional” (2005) 7:1 J syariah dan Huk.
Sudarwanto, Al Sentot, “Omnibus Law dan Izin Lingkungan dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan” (2020) 9:1 J Rechtsvinding Media Pembin Huk Nas.
W, Astuti, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan” (2015) 6:1 J EBBANK.
PSHK FH UII, Desain Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2022).
Rahmatullah, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Makassar, 2013).
Zubarita, Fatma Reza, Politik Hukum Perubahan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Diterbitkannya Undangundang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Yogyakarta, 2023).
Published
2023-11-30
How to Cite
RINI, Wafia Silvi Dhesinta; KALO, Andi Muhammad Resky.
Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 138-154, nov. 2023.
ISSN 2775-5045.
Available at: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/view/44144>. Date accessed: 28 apr. 2024.
doi: https://doi.org/10.19184/idj.v4i2.44144.
Section
Articles
