Penyelesaian Peraturan Daerah Bermasalah Berdasarkan Asas Peraturan Perundang-Undangan
Studi Kasus di Kabupaten Mukomuko, Kota Surakarta, dan Kota Bogor
Abstract
Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that regional governments can carry out their government affairs based on the principles of autonomy and assistance duties. Regional regulations must be formed appropriately to reflect the needs of society and what needs to be regulated and resolved. So regional regulations must be in line with the guidelines on the principles of statutory regulations. However, as KPPOD data states, up to 2021 there are at least 347 regional regulations that are still problematic. For example, Surakarta City Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Regional Taxes, Mukomuko Regency Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Muslim and Muslim Dress for Students, and Bogor City Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning Non-Smoking Areas. The research uses normative juridical research methods with a statutory and regulatory approach, with primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials in this research was carried out using documentation studies. The research results show that the regional regulations that the author used as a case study in this research have problems in their implementation. These problems include conflicts of norms and regional regulations that differ in substance from the latest decisions testing the regulations used as guidelines by these regional regulations, which ultimately results in the emergence of legal uncertainty in society. Therefore, the competent authorities can immediately revise or revoke these regulations.
Keywords: Principles of Statutory Regulations, Regional Government, Regional Regulations.
References
Atmaja, Gede Marhandra et all, Hukum Perundang-Undangan (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia).
Gani, Abdul, Hukum dan Politik (Jakarta: Ghalia, 1990).
Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: ALFABETA CV, 2017).
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Pers, 2020).
Riawan, W Bagir Manan & Kresno Budi Harsono, Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009).
Adawiyah, Robiatul & Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, “Analisis Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa Berdasarkan Teori Peraturan Perundang-Undangan” (2020) 5:2 JJJIH 37.
Hanum, Cholida, “Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia” (2017) 7:1 41–63.
Irfani, Nurfaqih, “ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX POSTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM” (2020) 16:3 305–325.
Na’imah, Hayatun & Bahjatul Mardhiah, “Perda Berbasis Syari’ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila” (2017) 15:2 Mazahib 151–167.
Nur Wijayanti, Septi, “Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014” (2017) 23:2 JMH 186–199.
Suharso, Pudjo, “Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)” (2006) 16 Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam 180–190.
Wibowo, Ari, “Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2002 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia” (2007) 14:3 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 413–435.
antaranewscom, “KPPOD temukan 347 peraturan daerah bermasalah”, (14 April 2021), online: Antara News
detikcom, Tim, “Dilarang Pajang Display Rokok, Pedagang Kecil Gugat Perda Kota Bogor ke MA”, online: detiknews
Media, Kompas Cyber, “Tjahjo: Persoalan Perbatasan yang Masih Rumit dengan Malaysia”, (19 May 2016), online: KOMPAS.com
“Pedagang di Kota Bogor Keluhkan Perda Kawasan Tanpa Rokok”, online:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
