Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019

Abstract

Abstrak

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan dampak terhadap eksekusi jaminan fidusia tidak dapat melakukan eksekusi secara serta merta terhadap objek jaminan, apabila suatu saat debitur melakukan cidera janji, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat kekaburan pada makna frase “atas kekuasaannya sendiri” dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia dan Konflik norma antara Pasal dimaksud dengan tafsir baru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan demikian terjadi disfungsi perlindungan hukum bagi kreditur yang secara legal sebagai penerima fidusia dalam hal ini akan kehilangan otoritasnya dalam melakukan parate eksekusi serta penyelesaian eksekusi sita jaminan yang dianggap menjadi tidak lagi efektif.

Kata Kunci: Parate, Perjanjian, Jaminan, Fidusia

Abstract

After the Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 has an impact on the execution of the fiduciary guarantee of not being able to immediately execute the collateral object, if one day the debtor commits a breach of promise, after the Constitutional Court Ruling, there is confusion in the meaning of the phrase his own power ”in Article 15 paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law and Conflict of norms between the Articles referred to as a new interpretation of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019. Thus there is a dysfunction of legal protection for creditors who are legally accepted as fiduciary, in this case they will lose their authority in parating the execution and settlement of the execution of collateral confiscation which is deemed no longer effective.

Keywords: Parate, Agreement, Guarantee, Fiduciary