PENDIDIKAN PADA MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA DI SURABAYA TAHUN 1901-1942 (EDUCATION ON DUTCH GOVERNMENT IN SURABAYA AT 1901-1942)
Abstract
Artikel ini membahas tentang pendidikan kolonial di Surabaya pada tahun 1901-1942. Jenjang Pendidikan di Surabaya berawal dari pendidikan tradisional yang bersifat non formal (tidak ada jenjang pendidikan). Setelah Pemerintah Kolonial Belanda (PKB) datang ke Hindia Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal (terdapat jenjang pendidikan). Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis peristiwa di masa lampau. Berdirinya sekolah- sekolah Belanda di Surabaya dilatarbelakangi adanya perkembangan peraturan bahwa pendirian sekolah-sekolah Belanda di Hindia Belanda berada di daerah yang terdapat pelabuhan-pelabuhan besar dan perkebunan yang luas. Selain itu juga, anak-anak Belanda yang berada di Surabaya untuk pergi sekolah ke Batavia dibutuhkan dana yang cukup mahal. Pada awalnya pendidikan hanya untuk anak- anak Belanda dan anak-anak priyayi, setelah adanya Politik Etis anak-anak pribumi bisa masuk ke sekolah Belanda dengan persyaratan yaitu keturunan, penghasilan orang tua, dan pendidikan orang tua.
Kata Kunci: pendidikan, pemerintah kolonial Belanda, politik etis, elit modern
ABSTRACT
This article discusses the colonial education in Surabaya in 1901-1942. Education in Surabaya originated from traditional non formal education. After the Dutch Colonial Government (DCG) came to the Dutch East Indies, it introduced formal education system (there were levels of education). The research in this article uses the historical method, including the process of testing and analyzing events in the past. The establishment of Dutch schools in Surabaya had the regulatory developments as its background that the establishment of schools in the Dutch East Indies located in areas that are large ports and vast estates. In addition, Dutch children in Surabaya willing to study for Batavia needed quite large funds. Initially the education was only for children of the Dutch aristocracy, after the Ethical Policy indigenous children could go to school with the requirements of the descendants of the Dutch, parental income, and parental education.
Key words : education, Dutch Colonial Government, ethical politic, modern nobles
Penulis yang mengusulkan naskahnya untuk dapat diproses penerbitannya pada Pustaka Budaya dianggap telah menyetujui beberapa hal sebagai berikut:
1. Penulis tidak dapat menarik naskah yang telah usulkan untuk diproses hingga mendapat jawaban dari Ketua Dewan Penyunting atas status naskah artikel ilmiahnya (diterima atau ditolak untuk diterbitkan).
2. Penerbit tidak bertanggung jawab terhadap kasus plagiasi atas artikel yang terbit pada Pustaka Budaya.
3. Penerbit tidak bertanggung jawab atas data dan isi dari artikel yang diterbitkan pada Pustaka Budaya, dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.
4. Penulis yang artikelnya diterbitkan pada Publika Budaya menyetujui lisensi berikut:
