@article{J.KK, author = {Megawati Atiyatunnajah and Wari Amna}, title = { Friksi Masyarakat dalam Inkompabilitas Pemilu dan Demokrasi Indonesia}, journal = {Jurnal Kajian Konstitusi}, volume = {3}, number = {1}, year = {2023}, keywords = {}, abstract = {Pemilihan Umum yang dimulai di Indonesia pada tahun 1955 dan sudah beberapa diadakan pemilihan umum baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan sekarang mulai ada perkembangan dengan adanya pemilihan kepala daerah mulai dari tingkat provinsi yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian di tingkat kabupaten dan kota ada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sampai kepada desa atau dusun yang dilakukan pemilihan secara langsung. Dewasa ini tidak sedikit kita melihat banyaknya pertentangan bahkan sampai kepada perpecahan. Seharusnya pemilihan umum sebagai wujud reformasi membuat perbedaan itu sebagai persatuan bukan membuat perpecahan dan pertikaian yang berkelanjutan, sebagai contoh perbedaan calon presiden saja mulai dari Pemilu 2014 sampai sekarang masih terasa adanya perpecahan tersebut yang merusak dan mengusik persatuan dan kesatuan bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tinggal sebutan sebagai semboyan tapi tidak ada pengaplikasiannya dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air lagi. Sedikit isu dan kabar angin bisa meruntuhkan bangunan kokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan memperhatikan bagaimana dampak di tengah masyarakat yang berkaitan dengan friksi dalam inkompabilitas pemilu dan demokrasi serta mencari solusi cerdas untuk masalah tersebut.Kata kunci : Friksi; Politik; Pemilu; Demokrasi.General elections began in Indonesia in 1955 and several general elections were held both for the election of members of the legislature and for the election of the President and Vice President and now there are developments with the election of regional heads starting from the provincial level, namely the election of the Governor and Deputy Governor, then in At the district and city levels, there are elections for regents and deputy regents as well as mayors and deputy mayors, right down to the village or hamlet which are directly elected. Today, not a few of us see many contradictions, even to the point of division. General elections as a form of reform should make these differences as unity, not create divisions and ongoing conflict, for example, differences in presidential candidates, starting from the 2014 election until now, there are still divisions that undermine and disturb the unity and integrity of the nation. The motto of Bhinneka Tunggal Ika is just a motto but there is no application of it in the life of the nation and homeland anymore. A few rumors and rumors can undermine the solid building of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The purpose of this writing is to identify and pay attention to how the impacts in society are related to friction in election and democracy incompatibilities and to find smart solutions to these problems.Keywords: Friction; Politics; Elections; Democracy.}, issn = {2962-3707}, pages = {27--50}, doi = {10.19184/j.kk.v3i1.38545}, url = {https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JKK/article/view/38545} }