Articles

• Urgensi Pemiskinan Koruptor sebagai Bentuk Ius Constituendum dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pid.Sus/2010)

  Susandi Decapriu Putra Pamungkas, Gloria Puspa Wardhana, Shafwah Humairah Vialdy, Agustinus Andre Sinaga, Siti Alvina

  1-16

  • pdf
• Pengembalian Keuangan Negara dalam Konteks Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa

  Dealton Hezeikel Dian Brata Hasudungan Sianturi, Moh. Choirul Huda, Nico Sudibyo, Meika Eriq Fahrezi, Teguh Aryo Bimantoro

  17-31

  • pdf
• Peran Partai Politik terhadap Kader yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Setya Novanto Pelaku Korupsi E-KTP

  Anisah Septi Arum, Aza Zahra, Faradilla Diennurvita Inassabrina, Hilda Yuli Rahmawati, Shafa Aullyaa Ningsih

  32-45

  • pdf
• Whistleblower dengan Perspektif Perlindungan Hukum Pelaporan Tindak Pidana Korupsi dalam Perbandingan Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat

  Dewangga Sabda Hutama, Moh. Misbahqul Arfah, M. Nafi' Maula Abdulloh, Muhammad Idham Arwani, M. Wildan Habibi

  46-56

  • pdf
• Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Saat Bencana Alam: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVII/2019

  Dinar Yustila Damayanti, Chintya Dwi Lestari, Fina Fachrun Nisak, Yunita Rizqi Hidayah, Riski Putri Ayu Ningsih

  57-69

  • pdf