Articles

• Urgensi Perluasan Kewenangan Ombudsman Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Maladministrasi Perizinan Daerah

  Ahmad Alveyn Sulthony Ananda, Reni Putri Anggraeni

  1-20

  • PDF
• Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pajak (Studi Putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

  Kyagus Ramadhani, I Gede Widhiana, Fiska Maulidian Nugroho

  21-37

  • PDF
• Strategi Eliminasi Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Pemerinah Daerah Dalam Pelayanan Perizinan di Kabupaten Banyuwangi

  Ahmad Affan Maulana, Angga Pratama

  38-54

  • PDF
• Rekonseptualisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Relevansi Hukuman Pidana Mati di Masa Pandemi Covid-19

  Rinda Nur Afifah

  54-71

  • PDF
• Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi di Indonesia

  Muhammad Habiburohim, I Gede Widhiana Suarda, Ainul Azizah

  72-83

  • PDF