GAMBARAN AKREDITASI PUSKESMAS INDONESIA BERDASARKAN DATA SEKUNDER DARI RISET FASILITAS KESEHATAN 2019

Dian Mawarni; Sabran Sabran; Sendhi Tristanti Puspitasari; Iing Merillarossa Kharisma Wardani

doi:10.19184/ikesma.v18i1.26551

Dian Mawarni Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, 65145, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia
Sabran Sabran Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Jl. Mastrip No.164, 68121, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia
Sendhi Tristanti Puspitasari Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, 65145, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia
Iing Merillarossa Kharisma Wardani Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, 65145, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia

DOI: https://doi.org/10.19184/ikesma.v18i1.26551

Abstract

Kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama berperan memastikan pemerataan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Sejak 2015, belum ada kajian mengeksplorasi capaian akreditasi Puskesmas seluruh provinsi Indonesia. Penelitian bertujuan mengetahui gambaran akreditasi Puskesmas Indonesia dan mengidentifikasi determinan dari karakteristik Puskesmas. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Riset Fasilitas Kesehatan 2019. Sebanyak 8.543 Puskesmas memenuhi kriteria untuk dianalisis. Uji Chi-Square untuk menilai hubungan karakteristik Puskesmas dengan status akreditasi. Penelitian ini menunjukkan sebagian besar Puskesmas memiliki layanan rawat inap (56,72%), terletak di desa (48,58%), telah terakreditasi (79,19%), memiliki predikat madya akreditasi (56,07%), dan non BLUD (68,14%). Penelitian ini menjelaskan adanya hubungan kemampuan pelayanan, kategori wilayah, pola pengelolaan keuangan dengan status akreditasi Puskesmas. Penelitian ini menyimpulkan kebijakan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama belum terlaksana secara menyeluruh di Puskesmas Indonesia. Oleh karena itu perlu optimalisasi peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan pendampingan akreditasi terutama Puskesmas dengan karakteristik memiliki layanan rawat jalan, daerah terpencil, dan non BLUD.

References

1] Hasbi FH (2012) Analisis hubungan persepsi pasien tentang mutu pelayanan dengan pemanfaatan ulang pelayanan rawat jalan puskesmas poncol Kota semarang tahun 2012. Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro 1(No. 02): 37-47.

2] Indrayathi PA, Listyowati R, Nopiyani NMS and Ulandari LPS (2014) Mutu pelayanan puskesmas perawatan yang berstatus badan layanan umum daerah. Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal) 9(No. 02): 164-170.

3] Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

4] Maghfiroh L and Rochmah TN (2017) Analisis kesiapan puskesmas Demangan Kota Madiun dalam menghadapi akreditasi. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia 13(No. 04): 329-336.

5] Molyadi M and Trisnantoro L (2018) Pelaksanaan kebijakan akreditasi puskesmas di Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI 7(No. 01): 18-23.

6] Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Prakter Mandiri Dokter Gigi.

7] Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

8] Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

9] Sarumpaet SM, Tobing BL and Siagian A (2012) Perbedaan pelayanan kesehatan ibu dan anak di perkotaan dan daerah terpencil. Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal) 6(No. 04): 147-152.

10] Singh SR, Leider JP and Orcena JE (2021) The cost of providing the foundational public health services in Ohio. Journal of Public Health Management and Practice 27(No. 05): 492-500.

11] Suryawati C, Nandini N and Handayani N (2019) Kepuasan pasien terhadap layanan puskesmas BLUD di Kota Semarang. Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia 7(No. 01): 39-45.

12] Tanan L, Indar and Darmawansyah (2013) Analisis tingkat kepuasan pasien di Puskesmas Bara Permai Kota Palopo. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2(No. 03): 15-21.

13] Tawalujan TW, Korompis GE and Maramis FR (2019) Hubungan antara status akreditasi Puskesmas dengan tingkat kepuasan pasien di Kota Manado. Kesmas 7(No. 05): 1-11.

14] Trisna INP and Raharjo BB (2019) Status akreditasi Puskesmas dengan tingkat kepuasan pasien. HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development) 3(No. 02): 324-336.

15] Wafumilena ER, Soakakone M and Nugraheni SN (2019) Kajian pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah Puskesmas Pekalongan dengan Sistem Holding. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI 8(No. 01): 41-50.

16] Wijayantiningrum T, Wijayanti Y and Raharjo BB (2020) Analysis of the individual health efforts quality after accreditation assessment at public health centers of Semarang City in 2019. Public Health Perspective Journal 5(No. 01): 36-46